Pemasangan Tiang Jaringan Internet MyRepublic Menuai Protes Warga di Kelurahan Mongkonai
KOTAMOBAGU – Langkah agresif ekspansi jaringan infrastruktur yang dilakukan oleh perusahaan penyedia layanan internet (ISP) MyRepublic di wilayah Kota Kotamobagu memicu reaksi keras dari warga setempat.
Pemasangan tiang fiber optik di sejumlah titik, khususnya di Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, dinilai mengabaikan hak-hak masyarakat selaku pemilik lahan.
Sejumlah warga secara terang-terangan melayangkan protes setelah mendapati tiang-tiang besi milik PT Eka Mas Republik tersebut tertanam persis di pekarangan rumah mereka tanpa adanya pemberitahuan maupun persetujuan tertulis sebelumnya.
Ketegangan di lapangan dipicu oleh metode perizinan yang dinilai tebang pilih. Pihak subkontraktor atau vendor penyedia jaringan kerap kali mengklaim telah mengantongi izin dari pemerintah kelurahan atau rukun tetangga (RT) setempat sebagai dalih legalitas operasional di lapangan.
Namun, warga menegaskan bahwa izin lingkungan atau koordinasi administratif tingkat kelurahan tidak serta-merta menggantikan izin personal dari pemilik tanah.
“Kami kaget tiba-tiba tiang sudah tertancap di depan pagar dan dekat saluran air,” ungkap salah seorang warga Mongkonai yang terdampak.

Pemasangan sepihak ini dianggap merugikan, tidak hanya dari sudut pandang estetika pekarangan rumah, melainkan juga risiko jangka panjang seperti potensi gangguan terhadap perbaikan drainase serta ancaman roboh yang membahayakan keselamatan penghuni rumah.
Keluhan warga di Kelurahan Mongkonai ini menambah daftar panjang catatan negatif operasional perluasan jaringan fiber optik MyRepublic di berbagai wilayah Indonesia.
Berdasarkan catatan publik, kendala penanaman tiang tanpa izin pemilik lahan serta penempatan fasilitas yang dinilai ceroboh sebelumnya juga sempat memicu polemik di kota-kota lain, seperti di Tomohon, Manado, hingga Kabupaten Gresik.
Di beberapa tempat, warga bahkan mengeluhkan kabel optik yang ditarik melintasi atap seng rumah tanpa permisi, yang memicu kekhawatiran terjadinya korsleting atau kerusakan struktural bangunan saat cuaca ekstrem.
Atas tindakan yang dinilai sepihak ini, masyarakat Kelurahan Mongkonai mendesak pihak manajemen MyRepublic untuk segera mengambil tindakan nyata dengan melakukan relokasi tiang ke fasilitas umum yang tidak merugikan lahan privat warga.
Warga juga meminta Pemerintah Kota Kotamobagu melalui dinas terkait untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas vendor-vendor nakal yang mengabaikan regulasi tata ruang serta hak atas kepemilikan tanah demi mengejar target pemasangan jaringan komersial.
Hingga narasi ini diturunkan, masyarakat masih menunggu itikad baik dan respons resmi dari pihak perwakilan MyRepublic Kotamobagu untuk menyelesaikan sengketa lahan di permukiman tersebut.